Dilarang BI, Pelaku Properti: Program DP Rumah Nol Persen Bisa Direalisasikan

DP rumah 0% yang dicanangkan salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta banyak mendapatkan tentangan. Bank Indonesia (BI) pun telah menyatakan, praktik tersebut tidak dibenarkan. Namun pelaku properti menyatakan bahwa program ini bisa dan mungkin direalisasikan.

Program uang muka 0% ini sudah lumrah dilakukan pengembang hunian komersial sehingga bukan tidak mungkin untuk direalisasikan. Di samping itu, hal ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang masih berpenghasilan rendah.

Hal itu dikatakan pelaku usaha properti Alwi Bagi Mulachela seperti yang dilansir dari situs Bisnis Indonesia. Menurutnya, pemerintah pun telah memberikan keringanan DP sebesar 1% untuk rumah MBR, jadi menurunkannya menjadi 0% bisa dilakukan.

Baca juga: HEBOH! Rancangan Program Rumah Tanpa DP. Ini Penjelasannya…

Satu suara dengan Alwi, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Endang Kawidjaja menyatakan, bukan hanya subsidi pemerintah, perangkat lain seperti program pinjaman uang muka rumah dengan bunga ringan dan flat dari BPJS Ketenagakerjaan pun dapat membantu realisasi program DP rumah 0%.

Ia menambahkan, program ini bisa diterapkan untuk pola sewa-beli khususnya untuk rumah susun. Masih menurutnya, masyarakat Jakarta yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta bisa langsung menghuni unit rusun dan membayar sewanya selama dua tahun yang dianggap sebagai uang muka pembelian.

Bisa Terealiasasi, Tapi….

Uang muka rumah dinilai sebagai salah satu faktor yang memberatkan banyak orang untuk membeli rumah. Itu sebabnya, diskon atau penghapusan uang muka kerap diberikan untuk mendongkrak daya beli. Cara ini pun dilakukan pemerintah dengan memberikan subsidi uang muka rumah MBR sehingga menyentuh angka 1%.

Baca juga: Tidak Selalu Untung! Ini Dia Kerugian Beli Rumah dengan DP di Bawah 20%

Dikhawatirkan jika program DP rumah 0% ini terealisasi, malah akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah karena harus membayar angsuran dalam jumlah besar dengan tenor singkat. Bukan hanya itu, peniadaan DP ini pun dapat menimbulkan kredit macet dan hilangnya rasa tanggung jawab debitur atas cicilan hunian yang mereka beli.

Bagaimana Urbanites menurutmu soal ini? Apakah mungkin, hal ini direalisasikan? Ayo share pendapatmu di media sosial UrbanIndo.

Artikel Lainnya Artikel Lain dari Penulis