Rumah Gono-gini Disewakan Tanpa Persetujuan, Aturan Hukumnya?

Ketika sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai, tentu ada harta bersama yang harus dibagi. Harta ini biasa disebut dengan harta gono-gini. Nah, bagaimana jika rumah yang masih merupakan harta gono-gini disewakan? Bagaimana aturan hukumnya?

Harta Gono-gini yang Disewakan

Harta gono-gini ini banyak bentuknya, dalam hal ini kita bahas rumah yang seringkali menjadi perdebatan. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, rumah tersebut masih akan menjadi harta gono-gini meski sudah bercerai jika memang harta tersebut belum dibagi.

Supaya lebih jelas, sebaiknya kita lihat terlebih dahulu penjelasan sewa-menyewa yang ada dalam Pasal 1548 KUHPer berikut ini:

“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Jika hanya berlandaskan pasal di atas, maka kegiatan sewa-menyewa memang sah sebagaimana pada umumnya. Meskipun demikian, jika dilihat bahwa statusnya merupakan rumah gono-gini, maka perlu ada persetujuan dari mantan pasangan yang menyewakan rumah. Dalam hal ini, masing-masing mantan pasangan masih memiliki kuasa akan rumah tersebut.

Ketika rumah harta gono-gini disewakan dan sang mantan pasangan tidak setuju, maka perjanjian sewa akan batal secara hukum. Pihak mantan pasangan ini memiliki hak untuk menghentikan proses sewa-menyewa, bahkan bisa menggugat bagian miliknya atas rumah yang disewakan tersebut.

Artikel Lainnya Artikel Lain dari Penulis