Kategorisasi MBR untuk KPR Akan Dikaji Ulang, Kenapa?

Anda tentu sudah tidak asing dengan istilah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Nah, ada beberapa ketentuan terkait MBR dalam hal properti. Kabarnya, ketentuan kategori MBR akan dikaji ulang. Apa penyebabnya? Apa dampaknya bagi sektor properti?

Penyesuaian MBR di Setiap Provinsi

Perlu Anda ketahui bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah Indonesia akan melakukan penyesuaian terkait definisi MBR di setiap provinsi. Ini dilakukan untuk membuat fasilitas rumah bersubsidi bisa tepat sasaran.

Seperti yang kita ketahui bahwa aturan mengenai batasan penghasilan MBR untuk mengajukan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercantum dalam Peraturan Kementerian PUPR No. 20 Tahun 2015.

Dalam aturan tersebut, tercantum bahwa kategori MBR yang bisa mengajukan KPR FLPP adalah yang memiliki penghasilan sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun. Angka tersebut pun berlaku di semua wilayah di Indonesia.

Harga Hunian Tidak Terjangkau

Adanya peraturan menteri tersebut diberlakukan bersamaan dengan program sejuta rumah. Dinilai belum menjadi solusi yang tepat, ternyata banyak yang menyampaikan keluhan kepada pemerintah untuk membuat batasan penghasilan bisa disesuaikan.

Hal tersebut berkaitan dengan tingkat harga hunian di setiap wilayah berbeda-beda. Tingginya harga hunian di kota besar membuat rumah jadi lebih susah untuk dimiliki. Bahkan, meski masyarakatnya berpenghasilan Rp7 juta pun kesulitan membeli rumah murah, namun tak bisa berbuat apa-apa karena adanya aturan batasan penghasilan.

Sudah Mulai Dibahas Pemerintah

Masalah yang satu ini sebenarnya sudah mulai dibahas oleh pemerintah. Rencananya pemerintah akan menyesuaikan batasan penghasilan MBR berdasarkan kondisi dari masing-masing provinsi. Meskipun demikian, belum ada kabar pasti kapan aturan tersebut akan ditetapkan.

Jika aturan yang baru sudah ada, maka patokan MBR di setiap wilayah akan berbeda karena disesuaikan dengan harga kisaran rumah di masing-masing tempat. Sampai saat ini, pemerintah baru membagi kategori MBR ke dalam sembilan regional.

Di sisi lain, pihak pemerintah pun tentunya harus bisa menentukan indikator yang tepat dalam penentuan batasan penghasilan MBR. Perlu ada peraturan lebih lanjut terkait MBR agar nantinya bisa lebih tepat sasaran.

Bagaimana menurut pendapat Anda? Semoga dengan adanya aturan baru terkait penghasilan MBR nanti, dapat lebih bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat yang belum memiliki rumah, ya!

Artikel Lainnya Artikel Lain dari Penulis