Ini Sanksi Tegas Jika Berjualan di Fasilitas Perumahan!

Pernahkah Anda menemukan banyak penjual di sekitar komplek perumahan? Hal ini biasanya terjadi pada hari Minggu pagi. Tak jarang ada “pasar kaget” di lingkungan perumahan yang berjualan di trotoar dan taman komplek. Ternyata ada aturannya, lho!

Fasilitas di Kawasan Perumahan

Setiap kawasan komplek perumahan tentu disediakan berbagai fasilitas umum. Tidak hanya di perkotaan, perumahan yang ada di pedesaan pun tentu dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang membuat pemukiman tersebut jadi layak huni.

Apa saja yang termasuk ke dalam prasarana, sarana, dan utilitas umum? Penjelasan mengenai hal ini dijelaskan secara detail dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lebih tepatnya adalah menjabarkan poin b yang ada di Ayat 1 Pasal 28. Tertulis bahwa:

  • “Rencana kelengkapan prasarana” paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.
  • “Rencana kelengkapan sarana” paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).
  • “Rencana kelengkapan utilitas umum” paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon.

Fenomena yang Terjadi

Seperti yang kita tahu, kini di beberapa wilayah sudah banyak “pasar kaget” yang biasanya ada setiap hari Minggu. Lokasinya pun beragam, ada yang di sekitaran car free day (CFD) dan bahkan ada juga di area komplek perumahan.

Khusus “pasar kaget” di komplek perumahan, biasanya ada di kawasan perumahan yang cukup luas. Tak jarang para pedagangnya pun menggunakan fasilitas perumahan, seperti bagian jalan dan taman di area komplek tersebut.

Pemanfaatan fasilitas ini pun tidak bisa sembarangan karena harus memiliki izin. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 61 tertulis bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

“a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”

Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

Ketika ada sesuatu yang dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam hal ini, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 61, tercantum bahwa:

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”

Lalu, apa sanksi yang akan dikenakan kepada para pelanggarnya? Pada pasal berikutnya, yaitu Pasal 62, tertulis bahwa pelanggarnya akan dikenakan sanksi administratif dan pidana. Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi tersebut ada pada Ayat (1) Pasal 69 yang isinya:

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi-fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sebenarnya tidak ada salahnya berjualan di area komplek dan menggunakan fasilitas perumahan, namun dengan catatan harus mendapatkan izin. Apabila izin sudah didapatkan, maka tentunya kegiatan berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum pun tidak akan menjadi masalah.

Ingin tahu bahasan hukum seputar dunia properti lainnya? Temukan di Blog UrbanIndo, ya!

Artikel Lainnya Artikel Lain dari Penulis