Jika Rumah Subsidi Tidak Dihuni, Jadi Apa Ya Nasibnya?

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berusaha untuk memberikan hunian layak dan murah pada masyarakat. Setelah proses tersebut, pemerintah pun punya PR untuk memastikan rumah tersebut dihuni para MBR. Itu mengapa, ada aturan bahwa rumah subsidi harus langsung dihuni.

Dilansir dari properti.kompas.com, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengungkapkan, bila rumah tersebut tidak dihuni maka pemerintah akan menariknya. Selanjutnya, rumah-rumah tersebut akan disulap menjadi hunian komersial.

Lebih lanjut ia mengatakan, di dalam proses pembangunan hingga pembelian rumah subsidi, PPDPP bersama bank terus melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar bantuan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tepat pada sasarannya. Selain itu, pemerintah pun wajib mengawasi agar masyarakat benar-benar menggunakan rumah tersebut dengan baik.

Bila dalam proses pengawasan, pihak PPDPP menemukan hal yang menyimpang, maka pihak pengembang serta debitur akan mendapatkan teguran. Teguran itu dilayangkan oleh PPDPP melalui bank pemberi fasilitas kredit yang bersinggungan langsung dengan kedua pihak tersebut.

“Selama ini setelah kirim 2-3 surat teguran, langsung direspons,” ujarnya seperti yang dikutip dari properti.kompas.com.

Lebih lanjut ia mengatakan, rumah yang sudah dibeli debitur akan cepat rusak jika tidak dihuni dan diperhatikan. Hunian tersebut dalam kata lain disia-siakan oleh pembeli, pada di sisi lain masih banyak MBR yang mencari dan membutuhkan rumah subsidi.

Rumah-rumah tersebut sendiri adalah bentuk subsidi pemerintah agar masyarakat menengah ke bawah bergaji maksimal Rp450 juta bisa punya hunian. Harganya sendiri tergolong murah, tidak lebih dari Rp200 juta pada tahun 2017 ini. Cicilan serta uang mukanya ringan, karena memang sengaja dibuat demikian agar memudahkan para MBR.

Sedikit Pengecualian

Budi kemudian menambahkan, ada beberapa pengecualian yang diberikan pemerintah pada debitur jika melakukan pelanggaran tersebut. Salah satu contoh yang dimaklumi ialah bila anak dari debitur harus sekolah. Sebab umumnya di lingkungan rumah subsidi, fasilitas seperti sekolah masih belum ada.

Selain itu, kondisi rumah subsidi yang tidak layak huni karena kualitasnya yang kurang baik. Jika hal itu terjadi, Budi pun akan meminta developer yang menggarap rumah murah tersebut untuk melakukan perbaikan terlebih dulu.

Ayo Urbanites, gunakan rumah murah hasil fasilitas dari pemerintah dengan sebaik mungkin, yuk! Jangan sampai kita menyia-nyiakannyanya dan malah membuat pemberian rumah murah ini menjadi tidak efisien untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Artikel Lainnya Artikel Lain dari Penulis