Blog UrbanIndo.com - Informasi Rumah dan Properti

Tak Perlu ke Pengadilan, Begini Cara Selesaikan Sengketa Tanah

Persoalan terkait sengketa tanah tentu bukanlah hal yang asing lagi. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, namun tahukah Anda kalau masalah sengketa tanah bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan? Berikut bahasan lengkapnya:

Bisa Melakukan Pengaduan

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan bahwa:

“Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya kasus sengketa tanah memang tidak perlu ke lembaga peradilan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian atau pengaduan masyarakat.

Alur Pengaduan

Masih dalam peraturan yang sama juga dijelaskan mengenai alur pengaduan sengketa tanah. Penjelasan ini secara lengkap tertulis pada Pasal 6. Perlu diketahui bahwa pengaduan paling sedikit harus memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.

Khusus berkas persyaratannya, tercantum pada Ayat (5), yaitu:

“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.”

Lalu, berkas tersebut diberikan ke mana?

Masih dalam pasal dan peraturan yang sama, dijelaskan juga bahwa pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian. Pengaduan ini pun disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya, pada pasal 7 pun dijelaskan bahwa apabila berkas pengaduan telah memenuhi syarat, maka pihak pengadu akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan. Lalu, apabila ternyata berkas pengaduan tidak memenuhi syarat, maka petugas mengembalikan berkas pengaduan kepada pihak pengadu dengan memberitahukan kekuranglengkapan berkas pengaduan secara tertulis.

Jangka Waktu

Berapa lama prosesnya?

Terkait hal ini, dalam Pasal 28 Ayat (1) dijelaskan bahwa terkait pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat, atau perubahan data akan dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Selanjutnya, dalam Pasal 28 Ayat (2) juga dijelaskan:

“Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan Pengumuman mengenai pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data, di Kantor Pertanahan dan balai desa/kantor kelurahan setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Kini sudah jelas bukan bahwa ternyata sengketa tanah bisa diselesaikan tanpa perlu ke pengadilan? Temukan juga informasi hukum properti lainnya di Blog UrbanIndo!