Blog UrbanIndo.com - Informasi Rumah dan Properti

Jual-Beli Tanah? Penjual dan Pembeli Wajib Bayar Pajak Ini!

Proses transaksi jual-beli properti, termasuk tanah tentu tidak lepas dengan adanya pajak yang harus dibayarkan. Perlu Anda ketahui bahwa ada pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak penjual maupun pembeli. Berikut rinciannya:

Pajak yang Wajib Dibayar Penjual

Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai pajak apa saja yang wajib dibayarkan oleh pihak penjual tanah. Terkait hal ini, pihak penjual yang merupakan pemilik sebelumnya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Aturan mengenai pajak yang harus dibayarkan ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Lebih jelasnya, berikut isi dari pasalnya:

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau

b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Pajak yang Wajib Dibayar Pembeli

Pada poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penjual dikenakan PPh, kemudian bagaimana dengan pihak pembeli? Ternyata pembeli tanah akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apa itu BPHTB? Ini merupakan bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB ini pun harus dibayarkan untuk selanjutnya bisa mengurus sertifikat atas tanah atau bangunan yang dibeli.

Terkait aturan BPHTB yang harus dibayarkan oleh pembeli ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Isi pasalnya:

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1) pun dijelaskan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi pemindahan hak karena jual-beli. Meskipun demikian, aturan mengenai BPHTB pun perlu disesuaikan kembali dengan peraturan daerah setempat.

Seperti yang pernah UrbanIndo bahas, ada pembebasan BPTHB yang baru berlaku di Jakarta. Pembebasan BPHTB ini juga baru akan berlaku apabila harga objek pajak di bawah Rp2 miliar.

Baca juga: BPHTB Gratis dan Urusan Sertifikat Jadi Mudah. Benarkah?

Kini sudah tahu ‘kan apa saja yang harus dibayar ketika melakukan jual-beli tanah? Jangan sampai lupa bayar pajak, ya!

Temukan juga bahasan hukum properti lainnya dengan cara klik di sini!