Apakah Pemilik Rumah Apung Harus Bayar Pajak? Ini Aturannya!

Banyaknya wilayah perairan di Indonesia tentu turut mendukung banyaknya rumah apung, mulai dari yang digunakan untuk tempat tinggal pribadi maupun disewakan.

Pertanyaannya, apakah sebuah rumah apung termasuk objek pajak?

Apakah pemiliknya harus membayar pajak?

Yuk, kita bahas!

Tidak Ada Aturan Khusus

Dikutip dari hukumonline.com, ternyata tak ada aturan khusus yang membahas mengenai rumah apung. Lalu bagaimana aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari rumah ini?

Lebih jelasnya, sebaiknya kita ketahui dulu mengenai aturan PBB yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Angka 37 Pasal 1 tertulis bahwa:

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”

Termasuk objek pajak kah rumah apung?

Kita lihat dulu isi Angka 1 Pasal 77 berikut ini:

“Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”

Comments
Loading...