Ibu Menjual Tanah Warisan, Haruskah Izin kepada Anak?

Belum lama ini ramai kabar mengenai seorang ibu asal Bandung yang digugat oleh keempat anaknya.

Gugatan ini dilayangkan karena sang ibu menjual tanah warisan yang ditinggalkan oleh suaminya.

Para anak tak terima tanahnya dijual karena merasa berhak atas warisan tersebut.

Sebenarnya, seperti apa aturan menjual tanah warisan?

Apakah seorang ibu harus meminta izin kepada semua anaknya?

Penting Diketahui!

Hal pertama yang mungkin perlu diketahui adalah perihal agama.

Mengapa?

Apabila bukan beragama Islam, maka akan menggunakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Langkah selanjutnya, perlu diketahui juga:

  • Apakah tanah warisan diperoleh sebelum atau ketika sudah berumah tangga;
  • Sertifikat tanah yang tercantum atas nama siapa.

Perlu diingat bahwa apabila tanah warisan merupakan harta bersama:

Jika sertifikat tanah warisan tersebut atas nama si ibu, mata tak serta-merta tanah tersebut merupakan milik si ibu.

Aturan Harta Bawaan

Kita bahas dulu mengenai harta bawaan.

Apa sih yang dimaksud harta bawaan?

Mudahnya, tanah warisan tersebut merupakan milik si ibu yang sudah dimiliki sebelum menikah.

Oleh karena itu, si ibu tak perlu meminta izin kepada semua anaknya apabila akan menjual tanah tersebut.

Lebih jelasnya, aturan mengenai hal ini tercantum dalam Angka (2) Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berikut isi pasalnya:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Aturan Harta Bersama

Selanjutnya, kita bahas mengenai harta bersama.

Sesuai dengan namanya, harta bersama adalah benda yang dimiliki terhitung sejak masa perkawinan.

Keterangan lebih lanjut diatur dalam Angka (1) Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Terkait dengan masalah tanah warisan yang sedang kita bahas, tentu anak-anak dari hasil perkawinan pun berhak menerima bagian apabila tanah tersebut merupakan harta bersama.

Dilansir dari humumonline.com, ada beberapa berkas yang perlu disiapkan, yaitu:

  • Surat keterangan mewaris (bagi WNI penduduk asli)
  • Akta keterangan hak mewaris (bagi WNI keturunan Tionghoa)
  • Fatwa waris (bagi WNI yang beragama Islam)

Berkas tersebut dibutuhkan untuk membuktikan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut.

Nantinya para pihak inilah yang harus memberikan persetujuan untuk menjual tanah warisan.

Selain persetujuan dari para ahli waris, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan menjual tanah warisan.

Ini yang harus diperhatikan:

Seluruh ahli waris harus hadir di hadapan PPAT untuk memberikan persetujuan.

Bagaimana jika ada yang berhalangan hadir?

Ahli waris yang berhalangan hadir dapat membuat Surat Persetujuan yang dilegalisir notaris setempat atau bisa juga membuat surat persetujuan berupa akta notaris.

Kini sudah tahu ‘kan bagaimana aturannya?

Temukan juga aturan properti lainnya di Blog UrbanIndo dengan cara >> klik di sini!

Comments
Loading...