Pemberi Hibah Keluarga Bisa Kena Pajak (Dilengkapi Aturan UU)

Masih ingat dengan bahasan kita sebelumnya tentang aturan hibah tanah kepada keluarga?

Nah… perlu Anda ketahui juga bahwa:

Ada aturan pajak mengenai hibah tanah kepada sesama keluarga.

Bahkan…

Pemberi hibah akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Penerima hibah akan dikenakan BPHTB.

Eits

Ternyata aturan pajak dan BPTHB tidak berlaku pada semua anggota keluarga, lho!

Nah, lebih jelasnya akan UrbanIndo bahas dalam artikel ini.

Aturan Pajak Berbeda-beda

Khusus hibah antar keluarga aturannya berbeda-beda.

Perihal bahasan ini, kita akan mengacu pada:

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pada salah satu pasalnya dijelaskan mengenai pengecualian objek pajak.

Lebih jelasnya mari kita lihat isi pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 berikut ini:

 “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”

Apa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat?

Ini merupakan hubungan ayah, ibu, dan anak.

Jadi, apabila hibah dilakukan masih dalam garis tersebut, maka tak akan terkena pajak.

Sebaliknya, jika hibah ada di luar garis tersebut, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Baca juga: Cara Hibah Tanah Kepada Anggota Keluarga

Pemberi Hibah Dikenakan PPh

Selanjutnya, pemberi hibah akan terkena pajak (PPh) apabila:

Hibah diberikan antara kakak kepada adik atau paman dan bibi kepada keponakan.

Mengenai aturan PPh-nya pun terdapat dalam PP No. 34 Tahun 2016 khususnya dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) PP 34/2016.

Berapa besaran PPh yang harus dibayar?

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf a bahwa PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pengecualian:

“Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah”. (Pasal 6 huruf a PP No. 34 Tahun 2016)

Penerima Hibah Kena BPHTB

Kalau di poin sebelumnya dijelaskan bahwa pemberi hibah dikenakan PPh, nyatanya penerima hibah juga akan dikenakan:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apa itu BPHTB?

Di dalam pasal 1 angka 41 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Lalu…

Berkaitan dengan aturan BPHTB hibah dijelaskan dalam UU yang sama, tepatnya:

Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 3.

Bagaimana dengan besaran nilai BPHTB yang harus dibayarkan?

Perlu Anda pahami bahwa BPHTB paling tinggi adalah 5% dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Lebih jelasnya, berikut isi pasal 88:

“(1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

(2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Kini sudah jelas bukan?

Ternyata pemberi hibah akan dikenakan pajak dan penerima hibak akan dikenakan BPHTB.

Jangan sampai tak melakukan hibah sesuai aturan, ya!

Comments
Loading...