Rumah yang Dijaminkan Hancur, Tetap Kena Eksekusi atau Dapat Pengecualian?

Rumah merupakan salah satu harta yang kerap dijaminkan untuk bisa mendapatkan pinjaman uang. Saat pemilik rumah tak mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang ditentukan, maka kreditur berhak mengeksekusi harta tersebut. Bila rumah yang dijaminkan hancur, apakah bisa lain ceritanya?

Bagi Anda yang mengalami hal serupa, perlu diketahui dulu bahwa rumah dikategorikan sebagai benda tak bergerak.

Dikatakan demikian karena rumah merupakan salah satu benda yang melekat di atas sebidang tanah.

Hal ini disebutkan dalam Poin 1 Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai benda tidak bergerak yang dikategorikan karena sifatnya.

Poin tersebut berbunyi, ”barang tak bergerak adalah: tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.”

Sifatnya yang merupakan benda tak bergerak membuat rumah dan tanah yang dijaminkan menjadi objek Hak Tanggungan.

Prinsip Hak Tanggungan dan Soal Rumah yang Dijaminkan

Dilansir UrbanIndo dari hukumonline.com, hak tanggungan diartikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.

Hak tanggungan sendiri disebutkan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Ketika debitur tak mampu melunasi utang tersebut, maka kreditur pun akan mendapatkan hak tanggungan.

Agar utang dapat terbayarkan, maka kreditur pun melakukan lelang atas rumah yang ditanggungkan.

Kreditur yang dimaksud bisa beruba bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Lantas, bila rumah tersebut hancur akibat gempa bumi atau karena bencana lainnya, apakah hak tanggungan jadi terhapus sehingga kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda tersebut?

Jawabannya adalah, tidak.

Biarpun rumah tersebut hancur, tanah yang menjadi dasar bangunan tetap ada dan tidak ikut musnah.

Itulah mengapa hak tanggungan atas rumah yang dijaminkan tidak akan terhapus biarpun kondisinya hancur.

Selanjutnya proses eksekusi lelang atas rumah yang dijaminkan bisa dilanjutkan.

Terhapusnya hak tanggungan sendiri menurut Pasal 18 ayat 1 UU Hak Tanggungan dapat terjadi karena hal-hal di bawah ini:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
  2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
  3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Hal tersebut telah ditentukan dalam UU Hak Tanggungan bahwa pemegang hak tanggungan (kreditur) akan…

…Memperoleh seluruh/sebagian uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan (debitur) untuk pelunasan piutangnya.

Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat untuk Anda ya, Urbanites!

Comments
Loading...